REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Ruddin Akbar Lubis mengakui sistem ganjil-genap bisa menurunkan jumlah kendaraan pribadi di jalanan. Namun, menurut dia, sistem itu bisa menjadi celah bagi petugas dinas perhubungan atau polisi memperoleh pungutan liar (pungli).

Ia menyebut potensi pungli bisa terjadi ketika Dishubtrans DKI menjalankan sidak. Sebab, ia yakin bentuk pengawasan sistem tersebut terbilang minim hingga potensi pungli tak bisa dicegah.

"Besok-besok pengguna mobil bisa tempelin gocap aja di STNK, itu gede loh. Saya yakin di satu titik bisa seribu mobil tuh yang kena kalau ada sidak begitu. Itu kan bisa jadi potensi pungli. Siapa coba yang bisa jamin enggak begitu?" katanya, Selasa (21/6).

Selain menjadi potensi pungli, ia merasa sidak di jalan juga malah berpeluang menambah kemacetan. Menurut dia, pengawasan pun sulit karena hanya menggunakan mata saja tanpa teknologi.

"Pengawasan pasti sulit. Soalnya pasti kan bikin macet karena polisi kerjaannya jadi lihatin pelat nomor mobil. Begitu ada satu mobil diberhentikan di jalan, bisa timbulkan kemacetan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika