REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah negara bagian ACT (Australian Capital Territory) di Canberra diperintahkan membayar 40 ribu dolar AS (sekitar Rp 400 juta) untuk seorang dokter yang lahir dan menjalani pendidikan di Cina. Pemerintah ACT dinyatakan melakukan diskriminasi dalam kebijakan mempekerjakan dokter di Rumah Sakit Canberra.
Kebijakan yang selama ini dijalankan oleh rumah sakit tersebut adalah mereka akan memprioritas pelamar yang lulus dari Australian National University (ANU), disusul dari negara bagian lain, dan kemudian lulusan Selandia Baru.
Lulusan internasional lainnya mendapat prioritas terendah dalam kebijakan tersebut. Qinglin Wang pindah ke Australia di 2001, setelah bekerja selama 15 tahun di Fakultas Kedokteran Tianjin Medical University di Cina. Ia pernah menjadi direktur di bidang syaraf.
Dia kemudian menjadi warga Australia, dan ikut ujian, yang memungkinkannya melakukan praktik sebagai dokter di Australia. Setelah itu Wang melamar untuk dua posisi magang di Rumah Sakit Canberra.
Namun kedua lamaran Wang ini ditolak oleh Departemen Kesehatan ACT, yang juga menerima 463 lamaran bagi 96 posisi yang tersedia. Dari posisi yang ada, 78 diantaranya akhirnya diberikan kepada lulusan ANU, sementara 18 lainnya diberikan kepada lulusan Australia lainnya, dan tidak ada satu pun lulusan internasional yang mendapatkan posisi.
Kepala Administrasi Bidang Kesehatan ACT Frank Bowden mengatakan dalam sidang tribunal kebijakan itu dijalankan dengan pemikiran lulusan lokal akan lebih mampu melakukan kerja di Australia. Profesor Bowden juga mengakui pelamar yang berada di peringkat paling rendah dalam prioritas, tidak mungkin akan mendapatkan panggilan karena banyaknya pelamar yang masuk di saat Wang melamar.
Namun menurut Tribunal Administrasi dan Sipil ACT (ACAT) kebijakan itu sebenarnya lebih karena keinginan untuk memberikan manfaat ekonomi dan akademi lulusan ANU, dan juga kebijakan lain untuk mempromosikan lulusan lokal.
ACAT mengatakan kebijakan itu bersifar diskriminasi, dan menguatkan keputusan sebelumnya tahun lalu yang juga mengatakan kebijakan itu bersikap diskriminatif terhadap Dr Wang.
Pemerintah sekarang diperintahkan membayar 40 ribu dolar AS, dan untuk mempertimbangkan Dr Wang bila ada lowongan magang berikutnya dan 'tidak lagi menganut asumsi bahwa semua lulusan ANU lebih hebat hanya karena mereka adalah lulusan terbaru dari ANU.