REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pasukan pembebasan tujuh warga negara Indonesia yang disandera di Filipina sedang bersiap di perbatasan negara. Pasukan tersebut tinggal menunggu dua hal sebelum menyeberang dan menghadapi para penyendera.
Pertama, kata Gatot, terkait izin yang diberikan Filipina bagi TNI yang ingin memasuki wilayah perairan Flipina. Panglima TNI menegaskan, pasukan hanya akan bergerak maju kalau sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas antara TNI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina.
"Di luar itu, apabila kita tanpa (SOP) itu masuk ke sana, adalah dianggap pelanggaran oleh Filipina," kata Gatot saat menggelar Open House Idul Fitri, Rabu (6/7).
Selain izin dari Filipina, pasukan TNI memilki membutuhkan perintah dari presiden. Menurut Gatot, pasukan TNI hanya akan melanggar wilayah perbatasan untuk membebaskan sandera kalau presiden sudah mengeluarkan perintah. Tanpa perintah langsung dari presiden, pasukan TNI hanya akan bersiaga di wilayah perbatasan seperti biasanya.
Gatot mengatakan, dua hal tersebut harus dikantongi oleh TNI dalam operasi pembebasan itu. Kalau dua hal itu sudah ada, pasukan TNI dengan senang hati akan berangkat. Bahkan, seluruh prajurit menunggu misi itu.
"Kapan pun juga, kami siap, dan kami berebut untuk melaksanakan tugas itu," kata Gatot.
Karena itu, Gatot juga menolak jika ada yang menyatakan pembebasan sandera lamban. Proses negosiasi terus berjalan antara pihak Indonesia-Pemerintah Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf. Namun, pergantian pemerintahan Filipina membuat Indonesia harus sabar menunggu proses selanjutnya.
"Pemerintah Filipina baru ada pergantian pemerintahan 30 Juni yang lalu, jadi semuanya menunggu," kata Gatot.
Gatot memastikan, tujuh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam kondisi selamat. Keberadaan mereka diprediksi berpindah-pindah. Namun, saat ini seluruh sandera diperkirakan berada di Jolo. TNI dan pemerintah Filipina terus berusaha untuk membebaskan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika