REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI yang tak bekerja maksimal. Alhasil dalam waktu dekat ini, ia akan melakukan perampingan pegawai.

Basuki alias Ahok mengatakan saat ini tengah meminta semua PNS mengisi data Key Performance Index (KPI) atau indeks kinerja. Mulai dari PNS tingkat staf hingga PNS eselon satu pun wajib mengisi data tersebut. Sebab, menurut Ahok, jumlah PNS masih terlalu banyak jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

"Kan kita lihat banyak PNS kita banyak nganggur juga. Kamu datang saja ke kantor Wali kota, banyak pagi-pagi duduk baca koran santai, nongkrong di kafe. Banyak begitu berarti bebannya kan terlalu ringan," katanya di Balai Kota, Kamis (14/7).

Guna mengatasi kelebihan PNS, Ahok menyetop penerimaan pegawai baru. Ia lebih memilih memanfaatkan PNS yang ada. Bahkan menurutnya lebih baik jika jumlah PNS di Pemprov DKI yang mencapai sekitar 70 ribu bisa dipotong hingga setengahnya.

"Maka kita stop berhenti terima pegawai baru manfaatkan yang ada. Harusnya kalau kita tiru kota besar lain, kita bisa potong setengah. Pegawai kita kebanyakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahok menegaskan akan memecat PNS yang ketahuan 'main' curang. Bahkan tak hanya pemberhentian dari jabatan saja, Ahok berjanji memensiunkan dini PNS semacam itu.

"Kita sudah lakukan perampingan secara alami. Contoh misal orang pensiun atau meninggal kita enggak tambah lagi pegawai baru. Terus kalau malas, ada main uang, terima uang langsung kita berhentikan. Kita berhentikan saja bukan dari jabatan saja, dari PNS. Kalau gugat PTUN ya silakan PTUN saja," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika