REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Tenaga Kerja (Menaker), M Hanif Dhakiri untuk mundur dari jabatannya.
Sebab, Hanif dirasa tidak ada kepedulian terhadap nasib Anak Buah Kapal (ABK) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Kita minta sebaiknya Mentreri Tenaga Kerja mundur sebelum di reshufle. Karena sama sekali tidak peduli dalam 4 kali penyanderaan (ABK oleh kelompok Abu Sayyaf) selama 4 bulan terakhir ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (14/7).
Iqbal menilai, ABK yang disandera tersebut adalah para buruh. Sebab, mereka digaji dan mendapat perintah kerja dari perusahaan tempat mereka bekerja. Maka dari itu, Menaker juga memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan para sandera.
"Seharusnya Menteri Tenaga Kerja Indonesia juga pro akrif. Bukan hanya Panglima TNI dan Kementrian Luar Negeri saja," ucap Iqbal.
Iqbal mengancam, jika pemerintah Indonesia dan Filipina tak berdaya dalam membebaskan para sandera, KSPI akan mengambil strategi dan lobi-lobi internasional melalui ILO dan jaringan serikat buruh Internasional. Bahkan, dia mengancam akan menggugat pemerintah RI yang gagal melindungi pekerjanya.
"Para ABK yg disandera ini, sebenarnya sama saja dengan pekerja yang bekerja di pabrik kemudian diculik," tambah Iqbal.