REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Dewan Keamanan PBB urung mengutuk kekerasan dan kerusuhan setelah upaya kudeta di Turki. Batalnya hal tersebut akibat keberatan yang diajukan Mesir mengenai rancangan pernyataan yang dibuat.
Pernyataan yang disusun oleh Amerika Serikat itu menyampaikan keprihatinan atas situasi di Turki, mendesak semua pihak untuk menahan diri, menghindari kekerasan atau pertumpahan darah, dan menyerukan diakhirinya krisis dan kembali ke aturan hukum. Pernyataan oleh Dewan Keamanan dengan 15 anggota itu harus disepakati oleh konsensus.
Namun, Mesir meminta bagian pernyataan "menghormati pemerintah yang terpilih secara demokratis Turki" dihapus dari draft. Alasannya, dewan tidak dalam posisi untuk melakukan kualifikasi atau melabeli pemerintah suatu negara sebagai "terpilih secara demokratis" atau tidak.
"Kami mengusulkan bahasa yang berbeda terkait menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, tetapi Amerika menolak melakukannya," ujar Duta Besar Mesir untuk PBB Amr Aboulatta kepada Reuters.
Baca juga, Pemerintah: Kudeta Turki Berhasil Digagalkan.
Setelah Amerika Serikat dan Inggris keberatan dengan usulan perubahan teks, Mesir mengusulkan hal lain. Pendapat itu yakni mengubahnya menjadi "menghormati prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan aturan hukum". Para diplomat mengungkap, negosiasi mengenai teks berakhir pada titik tersebut.
Keberatan Mesir sebenarnya sudah ditebak. Pemerintah Mesir saat ini berhasil memimpin setelah sebelumnya melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi.
Mursi merupakan presiden sah yang dipilih secara demokratis. Namun kondisi politik serta keamanan yang memburuk dijadikan alasan bagi militer pimpinan Abdul Fattah al-Sisi melakukan kudeta.
Pemerintahan Turki yang dekat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin mengecam aksi kudeta itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan berulangkali menegaskan mengakui Mursi sebagai pemimpin sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika