REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan masyarakat bisa datang ke rumah sakit umum atau Puskesmas Kecamatan, jika tidak ingin melakukan vaksin ulang di Rumah Sakit yang sebelumnya telah dinyatakan menggunakan vaksin palsu.
"Jika masyarakat tidak ingin melakukan vaksin ulang di rumah sakit tempat menerima vaksin sebelumnya, kami menyediakan tempat dan vaksinisasi ulang gratis di Puskesmas dan RSU kecamatan," ujarnya usai meninjau vaksinasi ulang di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7).
Menkes mengungkapkan, pihaknya memaklumi penolakan masyarakat terkait vaksinasi ulang di rumah sakit. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat mau mengikuti jadwal vaksinasi ulang yang dimulai pada Senin.
Pada Senin pagi, sebanyak 36 anak telah menjalani vaksinasi ulang di Puskesmas Ciracas. Mereka yang datang merupakan pasien bidan Elly dan RS Harapan Bunda. Adapun vaksin yang diberikan pada Senin pagi adalah lima jenis vaksin dasar (pentabio), terdiri dari DPT, influenza hepatitis B, polio dan tetanus. Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri dan Kemenkes, ada 197 anak yang diduga kuat menerima vaksin palsu dari klinik bidan Elly.
"Jumlah sisanya akan melakukan vaksin pada Selasa (19/7) dan seterusnya. Kepada masyarakat yang pernah menjadi pasien di kedua tempat tersebut dan masih ragu apakah vaksin yang diberikan kepada anaknya palsu, bisa mendaftar dan mengikuti vaksinasi ulang," jelasnya.
Hal tersebut, lanjut dia, juga berlaku bagi warga korban vaksin palsu di 13 RS. Untuk mendaftarkan diri, kata Nila, para orangtua boleh menghubingi puskesmas setempat. Selain itu, orangtua juga dapat mencari informasi vaksinasi ulang di hotline halo Kemkes. 1500567 .
Nila pun menambahkan, masyarakat diminta tenang menyikapi proses hukum dari 23 tersangka kasus vaksin palsu. Tindakan anarkis di RS, tutur dia, sebaiknya dihindari.
"Proses hukum masih menelusuri apakah yang sepenuhnya bersalah adalah oknum atau manajemen di RS. Karena itu, sesuai instruksi Presiden, sebaiknya tenang saat berhadapan dengan pihak RS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika