REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) berharap anggaran untuk kegiatan operasional dan penyelenggaraan program kesenian Jakarta dapat dikelola menggunakan sistem anggaran elektronik (e-budgeting) dan bukan diterima dalam bentuk hibah.

"Sekarang ini masih hibah. Karena itu kita kan mau mengubahnya menjadi sistem e-budgeting. E-budgeting ini nanti tergantung perencanaan jadinya. Nah perencanaan misalnya kita mengajukan Rp 20 miliar, ini kan bisa dipertanggungjawabkan dengan pemikiran-pemikiran kenapa harus Rp 20 miliar, kalau hibah itu kan belas kasihan," kata Ketua Pengurus Harian DKJ Irawan Karseno, Jakarta, Kamis (21/7).

Dia mengatakan pihaknya mendapat anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan kesenian sebesar Rp 5 miliar, jumlah yang sama diterima seperti tahun sebelumnya. "Kami mau ini dihapus diganti dengan mekanisme e-budgeting," tuturnya.

Irawan mengatakan dari dana Rp 5 miliar itu, seluruh komite di DKJ menerima anggaran sekitar Rp 280 jutaan untuk penyelenggaraan program kesenian. Ia mengatakan beberapa dewan kesenian di daerah Nusa Tenggara mendapatkan anggaran yang sangat kecil sekitar Rp 75 juta setiap tahun.

Irawan mengatakan pengajuan mekanisme e-budgeting ini akan dilakukan tahun depan. "Disetujui atau tidak disetujui, instrumen e-budgeting juga kan harus selesai dan ini sedang dalam proses penyelesaian instrumen itu," ujarnya.

Irawan mengatakan dengan mekanisme e-budgeting itu, anggaran untuk DKJ diharapkan lebih besar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengadakan berbagai macam kegiatan seni seperti pertunjukan seni tari, pameran seni rupa dan memfasilitasi dunia perfilman.

"Mudah-mudahan harus sudah selesai sehingga kita tidak hibah lagi, kami berharap itu sebetulnya karena bisa lebih baik kondisinya. Sebetulnya itu bukan karena kami mau mendapatkan lebih besar tidak itu saja tapi itu kan kalau pendanaan pemerintah daerah lebih besar itu memperlihatkan simbol bahwa negara menjadi tanggap terhadap kesenian," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika