REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengajar Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Robi Sugara melihat keputusan pemerintah merubah Operasi Tinombala menjadi operasi teritorial karena urusan anggaran.

Pemerintah, Polri dan TNI memutuskan melanjutkan operasi yang dimulai tahun 2012 ini karena masih ada 19 anggota kelompok Santoso yang belum tertangkap. 

"Ketika selesai ngga ada budgetnya karena dianggarkan untuk satu tahun kalau ngga salah dari tahun 2012," katanya, Jumat, (22/7).

Robi mengatakan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis terkait hal itu. Salah satunya kondisi masyarakat Poso, Sulawesi Tengah. Robi menuturkan petani di Poso terhalang untuk menggarap lahan pertaniannyan karena operasi militer tersebut. 

Karena, tambah Robi, dalam operasi militer masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke area-area operasi digelar. Karena ada kemungkinan salah tembak. Karena itu pemerintah harusnya memberi kompensasi kepada petani-petani di Poso. Terlebih karena ketika operasi ini terus dilanjutkan. 

"Selain itu juga yang jelas jaringan Santoso masih ada, tidak berarti Santoso tewas terus mereka pulang," katanya. Robi mengatakan dibawah Pimpinan Kepala Polri Tito Karnivan menjadi penting Polri melakukan operasi perbaikan paska operasi Tinombala. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika