REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta rapat pimpinan nasional partainya membentuk Mahkamah Partai untuk menuntaskan amanah munas luar biasa di Bali. Ini juga sekaligus menggenapi organisasi dengan lembaga yang menangani konflik internal.

"Segera realisasikan Mahkamah Partai. Dalam AD/ART terbaru tertulis bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Partai Golkar ditetapkan melalui musyawarah nasional melalui formatur," katanya dalam Rapimnas Golkar di Jakarta, Rabu (27/7).

Ical mengatakan, Mahkamah Partai merupakan hal penting bagi organisasi guna menyelesaikan konflik internal sekaligus juga menjalankan arbitrase yang berkeadilan. Menurut dia, konflik internal partai mungkin saja terjadi seperti masa sebelumnya.

Menurut dia, guna menjadikan Mahkamah Partai yang berwibawa, maka harus diisi dengan tokoh-tokoh yang mumpuni dan netral sehingga keputusan dalam menangani konflik internal adil, cepat, serta paripurna. "Saya mengusulkan anggota dan pimpinan partai tidak dipimpin atau diduduki anggota yang duduk di DPP," katanya.

Ical juga mengusulkan agar mendukung keputusan untuk mendukung Presiden Jokowi pada 2019. Ical menilai, pemerintahan di bawah kendali Presiden Jokowi saat ini telah melaksanakan prestasi nyata melalui pembangunan di segala bidang, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

Rapimnas Partai Golkar digelar selama dua hari, 27-28 Juli 2016 di Jakarta. Rencananya, penutupan rapimnas dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika