Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Kisruh Golkar, Keputusan Inkrah Pengadilan tak Bisa Diingkari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menuturkan, keputusan inkrah wajib dipatuhi semua pihak. Hal ini diperlukan untuk menghindari arogansi politik pihak yang berkepentingan.“Keputusan inkrah tidak bisa diingkari. Jika sudah inkrah, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengoreksi keputusan tersebut. Ada sanksi tertentu bagi yang melanggar,” tegasnya saat dihubungi ROL, Kamis (7/5). Dalam konteks peradilan PTUN Partai Golkar...

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, (kiri) menerima kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar usai pengesahan Menkumham, Agung Laksono (kedua kanan) dan Wakil Ketua Umum Golkar, Priyo Budi Santoso (kanan) serta pengurus Partai Golkar versi munas Ancol

DPD Golkar Jabar: Sementara Kami Ikuti Putusan Kemenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekertaris DPD Partai Golkar, Jawa Barat, Pulihono mengatakan pihaknya akan mengikuti kepengurusan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini dirasa Pulihono lebih stategis menimbang agenda politik yang semakin mendesak."Untuk sementara kami ikuti putusan menteri, kita hormati keputusan menteri dan kita akan menyesuaikan diri," ujar Pulihono saat dihubungi Republika Online (ROL), Rabu (11/3).Pulihono menilai,...