REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan , Fahmi Idris meminta masyarakat tidak membuat kartu dengan bantuan pihak ketiga.

"Kasus ini bisa terjadi di mana saja. Masyarakat jangan pernah mau mengurus melalui pihak ketiga, utamanya bagi peserta mandiri, " tegas Fahmi usai rapat koordinasi penanganan BPJS palsu di Gedung Kemenko PMK, Kamis (28/7).

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, ia berkomitmen melakukan sosialisasi yang lebih masif ke daerah-daerah. BPJS Kesehatan pun akan bekerjasama dengan Kemendagri dan Kemensos untuk penyampaian informasi hingga tingkat RW dan RT. Sosialisasi, kata Fahmi, akan diberikan melalui telegram dari Kemendagri kepada para bupati dan walikota.

"Dari sana akan dilanjutkan ke tingkat RW hingga RT. Setelah itu ada sosialisasi pendukung dari para pendamping program keluarga harapan (PKH) Kemensos," tambah dia.

(Baca juga: Menkes: RS Harus Tetap Layani Pasien BPJS Palsu)

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan nantinya ada sekitar 22 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang siap membantu sosialisai mengenai kartu BPJS Kesehatan di tingkat keluarga. Ia menyatakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk efisiensi dari perlindungan program jaminan sosial.

"Utamanya memang bagi peserta PKH dan keluarga miskin lainnya. Jangan sampai mereka ingin mendapatkan manfaat program jaminan kesehatan nasional tetapi malah ditipu oknum pembuat BPJS palsu," ujar Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika