REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri merasa dirugikan dengan munculnya pengakuan gembong narkoba Freddy Budiman terkait keterlibatan beberapa oknum Polri, TNI, dan BNN dalam bisnis narkoba. Hal itu terungkap lewat tulisan Koordinator Kontas, Haris Azhar, yang mengaku bertemu Freddy pada 2014, lalu.
"Kalau diketegorikan seperti itu jelas sangat merugikan institusi. Kita kan garda terdepan dalam konteks (pemberantasan narkoba) jangan sampai hal tersebut memperlemah upaya-upaya kita dalam penegakan hukum pidana narkoba," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar saat ditemui Republika.co.id di Halim Perdana Kusuma, Ahad (31/7).
Sayangnya, pengakuan Freddy itu kini tidak bisa dikonfirmasi lagi karena dia telah dieksekusi mati di Nusa Kambangan pada Sabtu (30/7), dinihari.
Namun, Mabes Polri mengaku telah bertemu dengan Haris Azhar perihal pengakuan terpidana mati jilid III itu. "Kita sudah ada pertemuan, kalau konten tidak ada yang berbeda dengan yang teman-teman baca di Medsos, persis kontennya seperti itu," kata dia.
Menurut Boy, hasil pertemuannya dengan Haris lebih kepada suasana ketika Haris menerima informasi itu dari Freddy Budiman tahun 2014. Informasi itu, kata dia, masih memerlukan pengkajian yang mendalam. "Karena kita tahu, ini peristiwa informasi itu sudah diperoleh dua tahun. Kemudian yang kedua, kalau kita mau konformasi ke pak Freddy, pak Freddynya sudah tidak ada," katanya.
Jadi, kata dia, Polri masih hadapi kondisi-kondisi yang sulit. Tapi, Boy meyakinkan bawah Kapolri Jenderal Tito Karnivian telah berkomitmen akan terus mendalami informasi itu. "Ditindak lanjuti, karena kita berkomitmen dalam konteks reformasi kultural, reformasi internal Polri dan masih berkaitan dengan penegakan hukum, masalah profesionalisme penanganan tindak pidana narkoba, itu menjadi prioritas bapak Kapolri."
Ikuti Whatsapp Channel Republika