REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo langsung tancap gas. Belum genap seminggu dilantik, menteri berlatarbelakang pengusaha ini langsung blusukkan ke Semarang Jawa Tengah, kemarin.
Di Semarang Eko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Eko menyatakan akan terus mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di seluruh Indonesia. Peran BUMDES yang saat ini telah berdiri juga akan terus dikuatkan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.
“Kami akan terus melakukan penguatan dan pembentukan BUMDes agar bisa berdiri di seluruh desa di Indonesia,” ujar Eko di rumah dinas gubernur Jawa Tengah, Ahad malam (31/7).
Dia mengungkapkan saat ini jumlah BUMDes di seluruh Indonesia mencapai 12.095 badan usaha. Jumlah ini masih jauh dari jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.744 desa. Diharapkan dalam tiga tahun kedepan seluruh desa di Indonesia mempunyai minimal satu badan usaha milik bersama.
“Kami berharap BUMDes ini bisa berdiri di seluruh desa di Indonesia,” katanya.
Lebih jauh Eko menjelaskan jika BUMDes mempunyai potensi luar biasa dalam mengerakkan ekonomi perdesaan. Agar lebih efektif pengelolaan BUMDes akan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat berdasarkan potensi masing-masing desa.
“Kita punya pengalaman baik di masa lalu saat koperasi pernah booming dan menjadi pengerak perekonomian desa. Diharapkan hal itu juga akan terjadi pada BUMDes, tentunya dengan perbaikan manajemen dan tata kelola,” ujarnya.
Selain itu terkait pendanaan, Eko berharap ada akselarasi kerja sama dengan BUMN dan bank-bank milik pemerintah. Keberpihakan bisa dalam bentuk bantuan dana, sumbangan peralatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola melalui berbagai pelatihan. Dengan demikian pendanaan BUMDes tidak hanya mengandalkan dana desa saja.
“Kami akan mengandeng Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian untuk bersama-sama membesarkan BUMDes,” katanya.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung upaya Kemendes PDTT untuk mengenjot pembentukan dan penguatan peran BUMDes. Menurutnya fokus usaha BUMDes harus sesuai dengan kebutuhan dari warga desa. Dia mencontohkan BUMDes di wilayah pesisir harusnya bergerak pada pemenuhan kebutuhan nelayan. Pun begitu dengan BUMDes di kawasan pertanian juga harus fokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari petani.
“Kalau di kawasan pesisir BUMDes bisa menyediakan kebutuhan jaring nelayan, alat pancing ikan, hingga bekal nelayan yang akan melaut. Sedangkan di kawasan pertanian BUMDes bisa menyediakan kebutuhan pupuk, pestisida hingga bibit untuk petani. Jika sesuai bidang usahanya sesuai dengan kebutuhan warga desa, kami yakin BUMDes akan berkembang menjadi lokomotif ekonomi desa,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika