REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menginginkan ke depan akan lebih banyak Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara untuk pembiayaan proyek (project financing), dibandingkan sukuk untuk pembiayaan anggaran negara (budget financing).
"Sukuk untuk project itu mau kita dorong karena karakteristik dari sukuk itu sangat cocok dengan project financing. Nah sekarang ini kan sukuk lebih banyak untuk yang budget financing," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di sela-sela perhelatan World Islamic Economic Forum (WIEF) Ke-12 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (2/8).
Kendati menginginkan lebih banyak sukuk untuk pembiayaan proyek, namun sukuk untuk pembiayaan anggaran negara juga akan tetap berjalan. Oleh karena itu, saat ini yang menjadi fokus pemerintah khususnya Bappenas, adalah penyiapan proyek-proyek tersebut terutama terkait proyek infrastruktur.
"Jadi kalau (Kementerian) Keuangan menyiapkan instrumennya, Bappenas nanti menyiapkan proyek apa yang kira-kira bagus untuk masuk sukuk untuk proyek ini," ujar Bambang.
Menurut Bambang, persiapan tersebut diperlukan agar ketika sukuknya mulai jalan, proyeknya pun juga ikut berjalan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika sudah ada sukuk untuk membiayai, justru proyeknya tidak berjalan.
"Bukan tidak jalan sih, artinya terlambat lah, masalah tanah, masalah izin segala macam. Sehingga akhirnya pembiayaan yang sudah tersedia, sukuk itu jadi tidak terserap," kata Bambang.
Bambang mengharapkan hal tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang, sehingga memang perlu dipersiapkan dengan baik proyek-proyek yang akan menggunakan pembiayaan dari sukuk tersebut. "Jadi kita harus siapkan proyek yang secara karakteristik cocok untuk sukuk dan secara persiapannya sudah memang benar-benar siap untuk pembiayaan," ujar Bambang.