REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak buru-buru mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Permintaan Said disampaikan menyusul rencana Mendikbud menerapkan full day school atau sekolah sehari penuh.

"Jangan sampai Mendikbud keliru akibat buru-buru mengeluarkan kebijakan," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Jakarta, Sabtu.

Terkait dengan kebijakan Mendikbud mengenai sekolah sehari penuh, Said mengaku tidak setuju jika tak dikaji secara matang. "Bukan persoalan kami NU, Pak Menteri dari Muhammadiyah. Tapi kebijakan itu perlu ditinjau ulang dengan sikap yang arif agar tidak merugikan masyarakat," ujar Ketua Umum PBNU dua periode tersebut.

Said menilai kebijakan tersebut merugikan madrasah diniyah di pelosok perdesaan yang jadwal kegiatan belajar dan mengajarnya dilakukan pada siang hingga sore hari.

Meskipun demikian, dia menyatakan sistem full day school tersebut bukan hal baru, mengingat pondok-pondok pesantren sudah menerapkannya.

Baca juga, Mendikbud Koreksi Pengertian Full Day School. 

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir menjelaskan, full day school sebenarnya sudah dijalankan banyak sekolah, terutama sekolah. "Justru saya diilhami sekolah-sekolah swasta soal ini," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (8/8).

Menurut dia, sistem tersebut banyak memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika