REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menilai, klaim pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memperoleh dukungan dari PDIP bukan sebagai sesuatu yang aneh. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu berpendapat, klaim tersebut bisa muncul karena Ahok memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.

Yusril menuturkan, Ahok memang lebih mudah melakukan manuver politik karena memiliki posisi sebagai pejawat dan didukung oleh jaringan media mainstream. Selain itu, kata dia, di belakang Ahok juga ada Jokowi yang kebetulan sedang menjabat Presiden RI.

“Adanya dukungan presiden kepada Ahok ini sudah menjadi rahasia umum, termasuk dalam hubungannya dengan proses pengambilan keputusan Pilgub DKI di internal PDIP,” ujar Yusril lewat pesan yang diterima Republika.co.id, Kamis (18/8).

Yusril mengingatkan, sebagai negarawan, presiden semestinya berada di atas semua paham dan golongan. Termasuk dalam Pilkada, presiden harus bersikap netral dan mengayomi semua kandidat yang akan maju ke pencalonan Pilgub DKI mendatang.

“Bukannya malah bermanuver menunjukkan sikap pemihakan dan dukungan kepada Ahok sebagai salah satu kandidat,” kata Yusril lagi.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengklaim pencalonannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 mendapat dukungan dari PDIP. Namun demikian, dukungan tersebut menurut Ahok belum bulat 100 persen karena ada mekanisme partai yang harus ditempuhnya agar resmi didukung PDIP.

Ahok enggan terlalu percaya diri atas dukungan PDIP pada dirinya. Namun ia mengingatkan sinyal dukungan datang langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Enggak (bulat didukung), secara sinyalnya sih dari dulu saya bilang. Ntar dibilang ke-geer-an lagi aku kan? Kan dari dulu aku bilang sama Bu Mega baik, tapi sebagai ketua umum dengan DPP kan mesti ada mereka yang punya hak. Jadi saya kira ya jadi urusan Mas Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristyanto), tanya sama dia,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (18/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika