REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini mencapai Rp 297 miliar. Hingga Agustus 2016, persentase PAD yang sudah terkumpul yakni 56,96 persen, dengan total nilai sebesar Rp 169 miliar.
Sekretaris Daerah KBB Maman Sunjaya optimistis proyeksi PAD KBB pada tahun ini bisa tercapai. Walaupun, diakui dia, saat ini sudah memasuki bulan kedelapan dan persentase capaiannya pun baru sekitar 50 persen.
"Saya yakin ini bisa tercapai. Ada beberapa sektor yang terus kita genjot agar target ini tercapai," tutur dia, Senin (29/8).
Sejumlah sektor yang menjadi andalan KBB untuk meraup PAD, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), dan pajak retribusi. Menurut dia, karena angka PAD pada semester pertama sudah mencapai lebih dari 50 persen, tentu akan lebih mudah bagi SKPD terkait untuk terus meningkatkan angka PAD di semester kedua.
"Pada semester kedua, pendapatan harus terus ditingkatkan. Kita masih memiliki banyak waktu dalam beberapa bulan ke depan," tutur dia. Untuk total APBD KBB pada 2016 ini sendiri mencapai Rp 2,313 triliun.
Sumber PAD dari KBB tidak hanya berasal dari pajak daerah dan retribusi, tapi juga dari 16 kecamatan di KBB. Ia menjelaskan, pembebanan untuk meningkatkan PAD diberikan kepada kecamatan agar turut berkontribusi menaikan PAD daerah yang baru berusia sembilan tahun ini.
Saat ini, kecamatan yang paling besar menghasilkan PAD yakni Padalarang dengan nilai Rp 72 juta. Terbesar kedua adalah Kecamatan Ngamprah dengan besaran Rp 52 juta. Sedangkan ketiga yaitu Kecamatan Lembang dengan total Rp 13 juta. Kecamatan Parongpong menjadi yang terendah dengan capaian Rp 4 juta.
"Tiap kecamatan memiliki target juga yang disesuaikan kemampuannya," ujar dia.
Pada tahun ini KBB memiliki defisit yang angkanya mencapai Rp 240 miliar. Namun, angka yang defisit ini masih bisa terbantu melalui jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada 2015 lalu yang besarannya mencapai Rp 240 miliar.
Selain itu, Pemerintah KBB saat ini sudah lagi gencar melakukan penyerapan anggaran. Namun, diakui dia, hingga saat ini masih ada beberapa SKPD yang lemah dalam penyerapan anggaran. Di antaranya, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan (DBMSDAP), dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).
Kata Maman, dari total anggaran senilai Rp 100 miliar, DBMSDAP baru mampu menyerap sekitar Rp 20 miliaratau 20 persen dari total anggaran yang diberikan. Soalnya, dokumen pada dinas tersebut baru masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Karena lambannya proses ini, ada beberapa proyek yang belum bisa dikerjakan.
Hingga kini, dari 50 paket yang dipegang DBMSDAP, hanya 36 paket yang sudah masuk ke ULP. Dari seluruh paket tersebut, baru delapan paket yang telah masuk proses lelang dan sedang dikerjakan pihak ketiga. "Pekerjaan proyek infrastruktur di DCKTR juga masih rendah. Dari total 21 paket di tahun ini, baru 19 paket yang masuk ke ULP. Dari 19 paket itu, hanya 5 paket yang sedang dikerjakan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika