REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembajakan dan penyanderaan yang sering kali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf sudah menjadi bisnis saat ini. Menurut dia, kasus ini bukan lagi merupakan masalah ideologi, namun sudah masuk ke ranah bisnis. 

"Indonesia sudah tiga kali pada pembajakan atau sandera. Sekarang masih ada delapan. Saya kira orang Malaysia juga ada. Jadi saya kira ini sudah bukan lagi ideologi tapi ini bisnis. Jadi memang di Filipina Selatan sudah jadi bisnis," jelas JK saat sesi tanya jawab dengan para peserta PPRA LIV dan PPRA LV Tahun 2016 Lemhanas RI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/8).

Karena itu, untuk menangani masalah penyanderaan inipun diperlukan kerjasama dengan berbagai negara di sekitar. Pemerintah di masing-masing negara pun harus tegas karena menjadi masalah bersama.  "Masalah di Filipina Selatan harus dihadapi bersama karena sebabkan masalah bersama. Penetrasinya tidak bisa hanya dengan membayar ransum, tapi memang harus tegas," kata dia.  

Menurut JK, kasus penyanderaan yang sering kali terjadi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dapat berimbas buruk terhadap Fipilina. JK mengatakan, Indonesia bisa saja menghentikan pengiriman batu bara yang dibutuhkan oleh Filipina sebagai sumber listrik di negaranya. Sebab itu, ia kembali menekankan kerja sama antarnegara harus dilakukan. Salah satunya dengan dilakukan pengawalan terhadap kapal yang akan berlayar ke negara tetangga untuk menjamin keamanan selama perjalanan di laut.

"Atau kapal-kapal nanti Filipina juga susah kalau listrik bisa masalah karena Indonesia sulit untuk kirim batu bara akibat pengiriman batu bara ke sana. Jadi memang harus sama-sama. Atau memang kapal Indonesia ke sana atau kapal Malaysia ke sana bisa dikawal marinir. Rapat di Jogja, rapat Manila menjamin keamanan di laut," jelas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika