Jumat 23 Sep 2016 00:21 WIB

SMKN 1 Tanjung Pinang Gandeng 40 Perusahaan Swasta

Red: Ilham
Siswa SMK
Foto: Republika/ Maspril Aries
Siswa SMK

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG -- SMK Negeri 1 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan menggandeng 40 perusahaan swasta di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Diharapkan perusahaan tersebut dapat memberdayakan tenaga kerja di lulusan SMK tersebut.

"Ini adalah upaya kami agar pelajar kelulusan SMK dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah," kata Wakil Kepala SMK Negeri 1 Tanjungpinang, Kamis (22/9).

Menurut dia, BKK bukan hanya suatu badan yang dapat menyalurkan tenaga kerja dari tamatan SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Namun, sekolah jurusan yang ada di Pulau Bintan juga dapatkan memanfaatkan BKK sebagai sarana mencari kerja.

Suyono menjelaskan, kiprah perdana BKK yang disebut Job Fair pada awal 10-11 September 2016 lalu di halaman Asrama Haji Tanjung Pinang, merupakan upaya untuk menyalurkan tenaga kerja tamatan sekolah jurusan.

"Berdasarkan data yang kami peroleh, sekitar 900 lulusan SMK ikut menghadiri kegiatan itu. Namun, hanya sedikit yang merupakan pencari kerja murni. Justru pelamar terbanyak adalah mereka yang melakukan perpindahan kerja dari perusahaan satu ke perusahan lain," katanya.

Sayangnya, acara yang diharapkan menjadi kegiatan tahunan tersebut kurang mendapat dukungan dari pihak swasta dan pemerintah. Suyono mengaku sangat mengharapkan peran pemerintah dan swasta untuk dapat bergabung ke BKK dan memberikan peluang kerja bagi tamatan sekolah jurusan.

Tamatan SMK tidak perlu harus mencari kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Tapi langsung bisa mengetahui lowongan pekerjaan melalui BKK. "Karena kami mengharapkan bukan hanya tamatan dari Tanjung Pinang saja yang dapat memanfaatkan BKK ini, tapi se-Kepri juga kami harapkan ikut memanfaatkannya," ujar Suyono.

Sekarang ini sambungnya, peran pemerintah daerah justru setakat kebijakan sementara sekolah tetap bergerak sendiri. "Pendampingan ada dari pemerintah daerah, cuma sebatas kebijakan umum saja. Tapi tak langsung terjun ke sekolah memenuhi kebutuhan pendidikan, peralataan untuk meningkatkan skill siswa," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement