REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah sudah selesai mengkoordinasikan kesiapan daerah untuk Pilkada Serentak 2017, kecuali Singkawang, baik dari sisi anggaran maupun logistik. Selain itu, Persiapan KPU, Bawaslu dan KPUD juga dinilai telah matang.

''Logistik tidak ada masalah, bantuan angkatan laut menyangkut distribusi ke pulau-pulau terpencil tidak ada masalah,'' kata Tjahjo, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9).

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan BIN, Kesbangpol, daerah, Bawaslu untuk mendeteksi dini gelagat yang bisa merusak Pilkada. ''Bahaya yang paling diwaspadai adalah money politic. Ini harus dihabisi, siapapun,'' ucapnya.

Karena itu, pemerintah memberi kewenangan terhadap Bawaslu untuk menindak siapapun yang menggunakan politik uang. Selain itu, Tjahjo meminta kepada tim sukses Paslon untuk tidak memprovokasi masyarakat. ''Kalau kalah ya kalah terhormat, menang juga menang terhormat,'' ujar dia.

Tjahjo menjelaskan, ada beberapa daerah yang rawan konflik. Berdasarkan data Bawaslu, Intelejen dan Kepolisian. Tiga daerah yang rawan adalah DKI Jakarta, Aceh dan Papua. Karena di daerah tersebut tidak ada Pilkada tingkat dua. Sementara Kalau DKI Jakarta, merupakan lebih karena barometer demokrasi di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika