REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan seluruh partai politik dan calon kepala daerah untuk mewaspadai politik rente yang menjadikan kepala daerah terpilih tersandera. Menurutnya, para calon diharapkan merdeka dari jeratan utang budi pemodal.
"Partai politik dan para kandidat harus memastikan sejak awal tidak menjeratkan dirinya dalam politik rente yang justru akan merugikan kepala daerah terpilih dan taruhannya kebijakan pimpinan daerah tidak lagi berorientasi kerakyatan," kata Steering Committee Mukernas I PPP Ermalena dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (5/10).
PPP mengajak semua partai politik dan pihak terkait lainnya untuk menampilkan demokrasi yang beradab terutama di dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dinamika politik melalui demokrasi elektoral seperti Pilkada dan Pemilu, lanjut Ermalena, harus tetap di bingkai dengan semangat perwujudan kedaulatan rakyat,
"Partai politik, kandidat, serta pendukung harus menampilkan demokrasi yang berkeadaban. Demokrasi yang berkeadaban akan melahirkan pemimpin yang beradab," kata Ermalena menyampaikan rekomendasi Mukernas I PPP.
Untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahap kedua, PPP mendesak kepada penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Pengawas Pemilu, agar bekerja profesional dan menjunjung tinggi pelaksanaan demokrasi yang jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. PPP juga mendesak kepada penyelenggara negara di berbagai tingkatan untuk menjaga imparsialitasnya, aparat birokrasi untuk menjaga independensinya, dan komitmen yang nyata dari aparat TNI/Polri.
PPP menilai regulasi politik seperti UU Pilkada serta turunannya secara substantif telah memiliki kemajuan yang berarti dibanding aturan sebelumnya, seperti soal pengaturan biaya politik serta batasan belanja politik. Hal ini semestinya didukung dengan kesiapan struktur penyelenggara pilkada untuk menampilkan sikap yang netral. Mukernas I PPP yang digelar di Jakarta mulai Senin (3/10) dan ditutup pada Rabu (5/10) menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya menyangkut pilkada serentak yang akan digelar pada 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika