REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana tak setuju dengan wacana pemberian kembali hak politik untuk TNI. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo berpegang pada Undang-Undang yang sampai saat ini tidak mengizinkan TNI berpolitik.

"Itu tidak perlu didiskusikan lagi. Kalau tidak merujuk pada Undang-Undang, namanya melanggar. Rujukannya sangat jelas," kata Pratikno, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/10).

Wacana soal TNI kembali memiliki hak politik pertama kali dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia menilai, militer saat ini seperti warga asing karena tak memiliki hak politik.

Ia berharap, di masa depan hak tersebut dapat dikembalikan pada TNI. Meski begitu, Gatot sadar harapannya tak akan dapat terwujud dalam waktu dekat karena situasi politik saat ini.

"Mungkin lima tahun atau sepuluh tahun lagi, saya tidak tahu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika