REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Venezuela menunda pemilu wilayah yang seharusnya digelar Desember tahun ini. Pada Selasa (18/10), Badan pemilihan umum mengatakan pemilu akan digelar pada 2017.

Sebanyak 23 gubernur wilayah akan mengakhiri masa jabatan empat tahunnya pada Januari awal. Sehingga awalnya, pemilu akan digelar Desember.

Namun Kepala Badan Pemilu Nasional, Tibisay Lucena mengatakan pemilu mundur jadi pertengahan 2017. Lucena tidak memberikan alasan. Ia juga tidak menjelaskan nasib 23 wilayah yang akan tanpa gubernur.

Pejabat pemerintah mengatakan, penyesuaian dilakukan karena perang perekonomian. Meski demikian, banyak pihak mengkritik keputusan tersebut. Pihak oposisi menyebut Lucena adalah orang dekat pemerintahan.

Penundaan ini pun akan membawa keuntungan bagi pemerintah sosialis yang mulai meredum pamornya. Sejumlah kritik mengatakan otoritas menunda pemilu karena takut pada keputusan rakyat yang merugikan pemerintah.

Presiden Nicolas Maduro sedang dihantam beragam serangan dan kritik karena perekonomian Venezuela merosot tajam. Krisis ekonomi membuat oposisi meminta diadakannya rederendum untuk menurunkan Maduro.

"Keputusan oleh badan pemilu ini adalah bagian dari tren berbahaya rezim yang jelas-jelas bertindak di luar konstitusi," kata Koalisi oposisi Democratic Unity. Meski Maduro bisa turun dengan referendum, Wakilnya yang juga sosialis tetap akan memimpin negara.

Baca juga,  Presiden Venezuela Nyatakan Keadaan Darurat.

Oposisi menyerukan pemilihan presiden baru untuk mengakhiri 17 tahun era sosialis. Badan pemilu mengizinkan adanya referendum namun oposisi harus mengumpulkan hampir 20 persen pemilih yang mendukungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika