Rabu 26 Oct 2016 15:11 WIB

Perbaikan 3.164 Ruang Sekolah di Bogor Tunggu Anggaran 2017

Rep: Santi Sopia/ Red: Andi Nur Aminah
Sejumlah siswa dan guru melihat bangunan sekolahnya yang rusak di SDN Cibugis, Desa Cibugis, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/2).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah siswa dan guru melihat bangunan sekolahnya yang rusak di SDN Cibugis, Desa Cibugis, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/2).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Luthfie Syam mengatakan, ada tak kurang dari 3.164 ruang kelas saat ini membutuhkan perbaikan di 40 Kecamatan. Jumlah itu, kata Luthfie, belum termasuk pembangunan ruang atau sekolah yang baru.

"Itu belum bicara kelas baru. Bangunan-bangunan yang ada sekarang itu rata-rata dibangun periode 1970-an," kata Luthfie, Rabu (26/10).

Dia menyebutkan, pemerintah daerah sudah mengajukan proposal anggaran perbaikan ke pemerintah pusat. Umumnya, perbaikan dilakukan untuk delapan sampai 11 sekolah per kecamatan setiap tahunnya dengan minimum tiga ruang kelas. Kategori sekolah butuh perbaikan, menurutnya, mulai dari bangunan yang sudah tua maupun rawan roboh. Dia menambahkan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 830 ribu usia sekolah formal.

"Tahun ini ada 344 yang diperbaiki. Tahun depan kita ajukan penambahan minimal 40, menunggu anggaran 2017 karena pakai Perda, ada siklus anggaran harus disetujui dewan," katanya.

Kadisdik juga menyiapkan program untuk meningkatkan tingkat pendidikan melalui dua pendekatan, yakni formal dan non formal. Untuk formal atau reguler yaitu tempat belajar dengan ruang kelas seperti sekolah. Selain perbaikan sekolah formal reguler, pemerintah juga berfokus pada formal nonregular, lewat program sekolah satu atap.

Sistem belajarnya diberlakukan bergiliran, seperti SD mendapat giliran di waktu pagi dan siswa SMP pada siang hari. Dia menyebutkan, dengan jumlah 1.544 SDN yang tersebar di setiap desa, hanya ada 80 satuan pendidikan SMPN di seluruh kecamatan. Karenanya, program ini juga diharapka dapat mengefisiensi anggaran pendidikan, mulai dari infrastuktur, gaji guru, operasional, termasuk biaya sekolah siswa.

Ada pula program kelas jauh yang memberikan keringanan bagi siswa yang terdaftar di 80 SMPN. Mekanismenya, siswa yang terdaftar dan lulus di sekolah tertentu, tidak perlu belajar di gedung sekolah aslinya. Melainkan di tempat yang disediakan pemerintah di sekitar rumahnya. "Agar dekat dan murah untuk masyarakat. Kalau reguler itu mahal, menyiapkan tanah, SDM, makanya dirancang program ini," jelasnya.

Sedangkan kategori sekolah non formal, melalui program sekolah terbuka, diperuntukkan bagi yang sudah lewat usia sekolah dengan beragam profesi. Mulai dari karyawan hingga pedagang. Sekolah paket dan memperbanyak kegiatan belajar di masyarajat juga diakui Luthfie akan semakin diperbanyak.

Sekolah Terbuka SMPN 1 Ciomas menjadi contoh sekolah formal yang terbuka bagi masyarakat jika ingin melanjutkan sekolah tingkat SMP tanpa mengikuti ujian paket. Saat ini Disdik juga tengah menggalakan pelatihan bagi para operator sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi. Disdik juga akan menuntaskan persoalan angka buta huruf.

"Sulit mencapai 100 persen, kita sudah tuntaskan sampai 98 persen. Banyak yang buta huruf dan kalah bersaing di Jakarta itu pindah ke Bogor," kata dia.

Salah satu wilayah yang memiliki sekolah butuh perbaikan, yaitu Kecamatan Citeureup dengan jumlah 8 sekolah. Camat Citeureup, Asep Mulyana Sudrajat mengatakan, usulan perbaikan sudah diajukan sejak tahun lalu. Pihaknya sudah memetakan, sekolah mana saja yang butuh perbaikan sesuai arahan Bupati. "Saat Musrembang tahun kemarin, baik tingkat desa, kecamatan sudah mengajukan perbaikan," kata Asep.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement