REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD AM Fatwa menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Ahad (6/11). Dalam surat tersebut, Fatwa mengungkapkan kekecewaan masyarakat kepada Presiden dan pentingnya menangani kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan cepat.

Fatwa mengatakan, sepanjang sejarah Republik Indonesia, dan kesaksiannya terhadap gerakan-gerakan perubahan, sebagai aktifis politik sejak muda dan termasuk penggiat demonstran tahun 1966, 1978, dan 1998, belum pernah terjadi demo rakyat secara menyeluruh yang lebih besar dari aksi 4 November 2016. Khusus di Jakarta, belum pernah ada sebesar dan setertib ini.

Masalah tuduhan penistaan Alquran oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah menjadi perhatian di seluruh tanah air dan dunia. Sehingga aksi demonstrasi menyebar luas ke berbagai daerah dan juga terjadi di berbagai negara.

''Sangat disayangkan bahwa Presiden Jokowi tidak merespons semestinya, malah meninggalkan istana untuk sekadar meninjau proyek KA di Cengkareng,'' tulis Fatwa, dalam suratnya, Ahad (6/11).

Ia menilai, Presiden juga tidak sensitif dengan menugaskan anggota kabinet untuk menerima perwakilan massa yang lantas ditolak. Kemudian Presiden menugaskan kepada Wapres Jusuf Kalla, dan akhirnya perwakilan demo terpaksa menerima.

Padahal, semua orang tahu, sasaran yang dituju oleh demonstran adalah bertemu langsung dengan seorang Presiden. Hal tersebut menunjukkan sikap politik Presiden yang terlalu menganggap remeh masalah ini.

Ia memaklumi antara Wapres JK dan umat Islam tidak ada permasalahan. Yang ada ialah kecurigaan dari umat, bahwa antara Presiden Jokowi dan Ahok, terjalin kerja sama saling melindungi. ''Sikap Presiden yang tidak sensitif, tidak aspiratif, dan menghindar dari tanggung jawab dalam menghadapi demonstran menimbulkan ekses terjadinya kerusuhan sesaat di beberapa titik,'' ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika