REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan kelanjutan nasib lelang empat proyek pembangunan rumah susun (rusun) yang sebelumnya sempat disetop oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI, Arifin mengatakan, saat ini instansinya masih menunggu terbentuknya kesepakatan dengan DPRD DKI terkait anggaran untuk proyek-proyek tersebut.
"Sesuai yang disampaikan Pak Plt Gubernur (Sumarsono) lelang-lelang itu ditunda sambil menunggu adanya kesepakatan KUAPPS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara) dengan DPRD," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/11).
Arifin menuturkan, Dinas Perumahan dan Gedung DKI dalam dokumen KUAPPS-nya mengajukan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembangunan rusun-rusun di Jakarta pada 2017. Anggaran untuk pembangunan lima rusun yang lelangnya sebelumnya disetop oleh Sumarsono juga tercakup di dalamnya.
Menurutnya nominal anggaran yang diajukan dinasnya tersebut masih berpeluang mengalami perubahan dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, Komisi D DPRD DKI pada Rabu (9/11) ini meminta instansinya untuk membenahi kembali rencana anggaran yang diajukan Dinas Perumahan dan Gedung DKI, sebelum digelarnya rapat kesepakatan KUAPPS 2017 dengan legislatif pada pekan depan.
"Pastinya akan ada beberapa perubahan terkait jumlah dan lokasi rusun yang akan kami bangun nantinya. Jadi, kami belum bisa dipastikan apakah lelang-lelang (yang ditunda) itu bisa dilanjutkan kembali atau tidak, karena semuanya bergantung pada kesepakatan KUAPPS nanti," katanya.
Pada akhir bulan lalu, Plt Gubernur DKI Sumarsono memutuskan untuk menyetop kegiatan lelang 12 proyek di Jakarta 2017 yang sebelumnya dibuka oleh gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyetopan lelang dilakukan lantaran dokumen untuk proyek-proyek tersebut dibuat secara sepihak oleh Ahok, tanpa melibatkan DPRD DKI.
Menurut Soni, sapaan Sumarsono, proyek-proyek itu belum lagi mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPS) untuk APBD DKI 2017. Padahal, prosedur pelelangan setiap proyek harus didahului dengan kesepakatan KUAPPS antara eksekutif dan legislatif.
Dari 12 proyek yang dilelang secara dini oleh Ahok itu, empat di antaranya berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Gedung. Yang pertama adalah lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan Rumah Susun (Rusun) Polri di kawasan Pesing, Jakarta Barat, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 98,1 miliar.
Selanjutnya, ada lagi paket lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan rusun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan HPS sebesar Rp 1,2 triliun. Ada pula paket lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan rusun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan HPS mencapai Rp 1,8 triliun.
Terakhir, Pemda DKI juga membuka paket lelang untuk proyek pelaksanaan fisik pembangunan Rusun Blok Nagrak di Jakarta Utara dengan HPS senilai Rp 987,7 miliar.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan menggelar rapat kesepakatan KUAPPS untuk APBD DKI 2017, Rabu (16/11) pekan depan. Dalam rapat tersebut akan diumumkan secara rinci besaran dana tiap-tiap program yang akan digulirkan Pemprov DKI untuk tahun depan, termasuk juga di dalamnya besaran dana untuk pembangunan rusun di Ibu Kota.
Anggota Komisi D DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pembangunan rusun saat ini masuk dalam program prioritas di DKI. Oleh karenanya, dia memperkirakan pelelangan sejumlah proyek rusun yang sebelumnya sempat disetop Soni, bakal dilanjutkan kembali usai KUAPPS 2017 rampung dibahas oleh Banggar dan TAPD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika