REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menegaskan proyek pembangunan Rumah Susun Kepolisian RI (Rusun Polri) di kawasan Pesing, Jakarta Barat, tidak ada hubungannya dengan kompensasi pengawalan penggusuran yang sudah dilakukan oleh Polri dan TNI.

"Tidak ada kompensasi, semua sesuai protap untuk pengawalan. Lagipula kami ada kok uang makan untuk mereka, kami juga punya Satpol PP. Masa Polri disogok memakai seperti itu," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (10/11) malam.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bila dirinya ingin menyogok Polri lebih baik langsung ke kepalanya,  bukan di anak buahnya. "Kalau bilang sogok Polri, harusnya sogok kepalanya dong, kan mereka yang ngatur. Jadi bisa dibilang itu omongan yang enggak masuk akal," ucapnya.

Ahok menjelaskan, ide membangun Rusun untuk Polri untuk mensiasati pembelian tanah yang mahal di Jakarta. "Saat ini kan kesulitan membeli tanah di Jakarta karena yang mahal itu bukan rumah susunnya, tapi tanahnya. Dan yang punya tanah begitu besar adalah TNI-Polri," jelas Ahok.

Kemudian, sambung Ahok, selama ini asrama milik TNI dan Polri rata-rata hanya memiliki satu lantai sehingga banyak anggota TNI-Polri yang menyewa di luar asrama.

"Kalau menyewa di luar ini kan hukum dagang jadinya. Harganya jadi akan naik, kan harga sewa di rumah meningkat, disurvei kehidupan layak naik, UMP naik, gimana caranya supaya harga sewa di Jakarta turun, kamu harus banjir dengan suplai. Siapa yang paling berani bayar sewa paling mahal itu TNI-Polri dibandingkan orang biasa. Kalau TNI Polri gunakan tanahnya sendiri kan mereka tidak perlu sewa jadi ini akan turun dan lahannya akan dipakai untuk dia. Bangunan milik dia jadi kita tidak perlu subsidi. Saya membanjiri suplai rusun tanpa harus beli tanah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika