REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengaku prihatin dengan adanya  penolakan kampanye terhadap pejawat Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Sumarno, penolakan pada saat kampanye baru kali ini terjadi.

"Ini baru kejadian sekarang. 2007 enggak ada, di 2012 juga enggak terjadi walaupun isunya kencang sekali," ujar Sumarno di Jakarta, Sabtu (12/11).

Menanggapi hal tersebut, maka titik-titik penolakan harus diantisipasi. Menurutnya, ketika masuk masa kampanye, aksi penolakan terhadap calon tertentu tidak boleh terjadi. Ini karena setiap calon berhak berikan kampanye kecuali tempat yang dilarang untuk kampanye.

"Bawaslu sudah punya tempat titik rawan, kami akan terus koordinasi memastikan kalau calon aman kampanye. Harapan saya juga pengamanan jangan berlebihan dengan banyak pengamanan. Memang tidak ada berapa banyak pengamanan. Namun dengan pengamanan ketat malah tidak mendekatkan pasangan calon ke pendukungnya.

Sebelumnya, pejawat Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pernah ditolak oleh warga Rawa Belong,  Jakarta Barat pada Rabu (2/11) saat akan melakukan kampanye di lokasi tersebut.  Penolakan tersebut menyebabkan Ahok tidak jadi bersosialisasi dengan warga karena harus segera dievakuasi lantaran adanya serangan dari oknum tersebut.

Tak hanya Ahok, cawagub Djarot Syaiful Hidayat juga ditolak warga Kembangan,  Jakarta Barat pada Rabu (9/11). Namun, saat ditolak, Djarot justru menghampiri warga yang menolaknya dan lebih memilih melakukan dialog.

Ikuti Whatsapp Channel Republika