REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei dari Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) menunjukan elektabilitas pasangan calon (Paslon) pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat berada di posisi terbawah. Selain kasus penistaan agama, ada tiga kasus lain yang membuat elektabilitas Ahok anjlok.
Direktur Eksekutif Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI), Dendi Susanto mengatakan elektabilitas paslon pejawat Pilkada DKI Jakarta, Ahok - Djarot Syaiful Hidayat menduduki posisi terendah dalam survei yang digelar pada akhir Oktober hingga awal November lalu.
"Paslon Ahok-Djarot meraih elektabilitas sebanyak 24,6 persen. Sementara responden yang belum menjawab sebanyak 21,9 persen," jelasnya di Jakarta, Senin (14/11).
Elektabilitas Ahok-Djarot berada dibawah Paslon Agus Yudhoyono - Sylviana Murni meraih elektabilitas tertinggi berdasarkan survai tersebut, sebesar 27,6 persen. Sedangkan Paslon Anies Baswedan - Sandiaga Uno meraih elektabilitas sebesar 25,9 persen.
Survei tersebut menyasar 1.200 responden yang tersebar di enam kota 40 kecamatan dan 120 kelurahan. Survei menggunakan metode multistage random sampling pada 25 Oktober hingga 3 November lalu. Adapun margin error dalam survei tercatat sebanyak 2,8 persen.
Dendi melanjutkan, sebanyak 55, 2 persen masyarakat Jakarta sebenarnya menilai baik terhadap kinerja paslon Ahok-Djarot. Sebanyak 27,2 persen masyarakat Jakarta menilai kinerja paslon biasa saja, sedangkan sekitar 12,9 persen masyarakat Jakarta menilai kinerja paslon pejawat tersebut buruk.
Meski kinerja dinilai baik, tetap ada empat isu utama yang mempengaruhi elektabilitas paslon Ahok. Keempat isu yakni kasus dugaan penistaan agama, kasus sumber waras, reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran Bukit Duri.
"Dalam isu penggusuran di Bukit Duri dan polemik Sumber Waras, pendapat masyarakat terbagi dua antara membenarkan dan menyalahkan. Sementara terkait polemik reklamasi dan dugaan penistaan agama, mayoritas masyarakat menyalahkan pejawat," kata Dendi.
Hasil survei LKPI mencatat ada 54 persen masyarakat menyatakan sikap Ahok terhadap polemik Sumber Waras salah. Sisanya, sebanyak 46 persen menyebut sikap Ahok terhadap polemik tersebut benar.
Sebanyak 49 masyarakat menganggap penggusuran Bukit Duri salah dan 51 persen masyarakat menganggap penggusuran yang dilakukan Ahok salah. Sementara itu, sebanyak 72 persen masyarakat menganggap kebijakan reklamasi yang dilakukan Ahok salah. Sekitar 82 persen masyarakat menyatakan Ahok bersalah dalam dugaan penistaan agama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika