REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Militer Myanmar terus melakukan persekusi atau pemburuan sewenang-wenang terhadap suku Rohingya di utara Rakhine. Persekusi yang dilakukan militer Myanmar sudah di luar batas kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia pun diharapkan segera mengambil sikap tegas terhadap kejadian yang menimpa umat Islam di Rohingya. Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Bahtiar Effendy mengatakan, meski Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan politik bebas aktif dalam kebijakan luar negeriya.
Menurut Bahtiar, kendati Indonesia juga tidak mau mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun, ia menilai Pemerintah Indonesia semestinya memberi tekanan terhadap Pemerintah Myanmar.
"Sudah seharusnya melakukan tekanan terhadap Pemerintah Myanmar agar menghentikan persekusi terhadap warga muslim Rohingya," kata Bahtiar kepada Republika, Sabtu (19/11).
Ia mengatakan, PP Muhammadiyah sedang mempersiapkan untuk menggalang kekuatan dunia Muslim agar bersikap keras dan tegas terhadap perilaku politik Pemerintah Myanmar. Terutama terhadap perlakuan mereka kepada Muslim Rohingya.
Karenanya, PP Muhammadiyah mengutuk sekeras-kerasnya perlakuan Pemerintahan Myanmar yang terus menerus melakukan persekusi terhadap warga Muslim Rohingya Muslim Rohingya juga warga Negara Myanmar. Semestinya mereka dilindungi kepentingannya dan eksistensinya.
"Tidak sepantasnya Myanmar sebagai negara yang berdaulat dan mulai menerapkan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia memperlakukan warganya sendiri seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, Indonesia melalui inisiatif wakil presiden sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Menurut Bahtiar, upaya ini mestinya harus lebih ditingkatkan lagi. Agar hak asasi manusia warga Muslim Rohingya untuk hidup bisa terjamin.
Pemerintah Bangladesh sebelumnya telah menginformasikan, puluhan suku Myanmar banyak yang menyeberang ke Bangladesh dari perbatasan Myanmar. Mereka berusaha melarikan diri dari militer Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika