REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terus dan kembali terjadi terhadap komunitas Muslim Rohingya  Myanmar di Rakhine dalam sepekan terakhir. Aksi pembunuhan dan pembakaran terjadi, namun Pemerintah Myanmar sepertinya diam atas kejadian tersebut.

Atas keprihatinan ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), mengutuk keras kekejaman terhadap Muslim yang dibiarkan oleh Pemerintah Myanmar. Untuk itu, Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi Korompot,  meminta pemerintah tegas mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia, sebagai sikap keras atas pembiaran kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Myanmar.

"Usir Duta Besar Myanmar dari Indonesia," kata dia dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Ahad (20/11).

Ia menegaskan sikap keras Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN  sangat penting sebagai bentuk sikap penolakan pada kejahatan kemanusiaan. Kekerasan dalam bentuk apapun dengan motif apapun tak bisa dibenarkan.

Pembantaian militer Myanmar kepada suku Rohingya, yang merupakan penduduk muslim, adalah kejahatan kemanusiaan. Tak ada satupun dalil yang bisa membenarkan genosida tersebut. Di sisi lain, respon Internasional juga sangat lambat dan lemah. Begitupun respon pemerintah RI.

Berbeda dengan respon terhadap pemboman di Prancis, Turki, dan negara lain. Karenanya, ia berharap Pemerintah Indonesia bisa dengan tegas engutuk keras pembantaian militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan apapun dengan Myanmar. Negara berdaulat tak berkompromi dengan siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan," ujarnya.

Jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah Indonesia ini, ia mengatakan jutaan kader IMM di Indonesia yang akan memaksa Dubes Myanmar angkat kaki dari Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika