REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif , Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merasa kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Plt Gubenur melakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2017.

Salah satu kebijakan yang membuatnya cemas adalah memasukan anggaran hibah kepada Badan Musyawarah Betawi sebesar Rp 5 miliar. Terlebih, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) akan disahkan awal tahun,

"Jadi sebetulnya saat saya bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mempersoalkan saya tidak mau cuti. Karena persoalan utamanya adalah apakah bisa seorang Plt menandatangani APBD, itu yang saya tanya," kata Ahok.

"Bagaimana mungkin saya tanggung jawab APBD 2017 yang bukan saya susun. Kan kalian tahu sendiri saya menjaganya selama 4 tahun begitu ngotot."

Ahok menambahkan, ia tidak akan mengajukan uji materi UU Pilkada mengenai cuti kampanye, jika waktu yang ditetapkan untuk menyusun APBD tidak terbentur masa kampanye.

"Kebetulan kali ini cuti ya itu bebarengan di bulan menyusun APBD, kalau pilkadanya serentak bukan di Desember-Januari saya enggak masalah yah ini kan masalahnya pas kena (APBD) itu," jelas Ahok

Ahok berharap MK segera memutuskan uji materi terhadap UU Pilkada dapat sesuai dengan amanat UUD 45.

Baca juga, Sebelum Cuti Kampanye, Djarot akan Koordinasi Tugas pada Plt.

Ikuti Whatsapp Channel Republika