REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi gelar sajadah 2 Desember yang semula rencananya dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin berpindah lokasi ke lapangan Monumen Nasional (Monas). Sejumlah pihak memang banyak yang menyarankan agar aksi tersebut tidak dilakukan di jalan raya, salah satunya Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Beberapa waktu lalu, saat Habib Rizieq Syihab dan kawan-kawan bersilaturahmi ke Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Natsir menyampaikan bahwa ada baiknya menurunkan sedikit dengan tidak memaksakan aksi di jalan raya.
"Keputusan tersebut (pemindahan lokasi aksi) bagi kami menunjukkan memang niat baik umat yang memang tidak ingin ada yang menunggangi bahkan sekaligus menunjukkan komitmen damai umat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Republika.co.id, Senin (28/11).
Dengan begitu, kata dia, pemerintah diminta tidak lagi bermain-main dengan memproduksi perspektif-perspektif baru terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Tegak lurus saja sesuai hukum, karena bila main-main maka taruhannya adalah keberagaman Indonesia itu sendiri," kata Dahnil.
Pada prinsipnya, Pemuda Muhammadiyah ikut mengawal proses hukum dan memastikan proses hukum berkeadilan. Pemuda Muhammadiyah tidak melarang kadernya untuk ikut dalam aksi tersebut. Sebaliknya, Pemuda Muhammadiyah tidak mengimbau kadernya untuk ikut aksi super damai tersebut.
"Sepenuhnya kami serahkan pada keputusannya pribadi masing-masing warga Muhammadiyah," kata Dahnil.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat memindahkan lokasi aksi 212 ke lapangan Monas dengan pertimbangan keselamatan peserta aksi.
Awalnya, pemindahan lokasi tersebut atas tawaran Polri. GNPF pun lantas sepakat asal semua pintu dibuka plus dibuat darurat untuk medis dan logistik. Selain itu juga harus tersedia pokso medis, logistik, toilet, dan tempat wudhu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika