REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melarang angkutan umum membawa pengunjuk rasa ke Jakarta menjelang aksi damai 2 Desember 2016. Bupati Banyumas, Achmad Husein, mengaku sudah mengirimkan surat terkait pelarangan tersebut.

"Kami akan surati seluruh pemilik armada (pengusaha angkutan umum) atas dasar instruksi Kapolda dan surat Kapolres untuk tidak menyewakan armada yang akan dipakai untuk unjuk rasa," kata Achmad di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Achmad pun mengingatkan pihaknya akan memberikan sanksi jika pengusaha angkutan umum tetap menyewakan armadanya untuk mengangkut demonstran ke Jakarta. Pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Pemkab Banyumas.

"Semua armada (baik yang memiliki trayek maupun armada pariwisata), kalau dipakai unjuk rasa atau ada indikasi ke situ, kita larang,'' katanya. ''Jangan digunakan atau disewakan (untuk unjuk rasa).''

Pihaknya pun akan melakukan pendekatan dan mengimbau masyarakat untuk tidak mengikutsertakan anggotanya berunjuk rasa di Jakarta pada 2 Desember 2016.

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berjanji akan mengeluarkan instruksi ke Polda-Polda se-Indonesia agar tidak melarang perusahaan transpostasi untuk mengangkut peserta aksi damai pada 2 Desember mendatang. Kapolri menegaskan siapapun boleh ikut dalam aksi di Jakarta selama tidak melakukan tindakan-tindakan anarkistis.

"Besok saya akan melakukan video conference dan tentunya meminta seluruh jajaran agar PO (perusahaan otobus), perusahaan transportasi dapat mengangkut saudara-saudara kita," ujar Tito, Senin (28/11). Tito menegaskan bahwa tidak ada larangan warga luar Jakarta ikut aksi pada 2 Desember mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika