REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menilai, gerakan massa sebagai reaksi demonstrasi terkait tuduhan penistaan agama harus benar-benar dicermati dampaknya. Apakah gerakan massa tandingan akan men-discourage atau semakin memanaskan persoalan. "Itu harus dihitung secara cermat," kata Yudi ditemui usai diskusi bertajuk "Pancasila dan Kebangsaan Kita", di Jakarta, Rabu malam (30/11).
Dia menilai, strategi terbaik menghadapi demonstrasi adalah dengan pengendalian oleh pihak berwajib. Pengendalian tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerusuhan. "Kalau anarki maka harus kemudian ditindak oleh aparat keamanan," kata Yudi.
Dia berpendapat, bahwa demonstrasi tidak perlu dikontrol dengan penghadapan rakyat dengan rakyat. Karena, hal tersebut mungkin dapat menambah bara api pertentangan di muka publik.
Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari juga berharap pada peran aparat keamanan dalam mengelola jalannya demonstrasi.
Menanggapi rencana kegiatan doa bersama pada Sabtu, 2 Desember 2016 di Jakarta, dia berpesan, agar acara tersebut sungguh-sungguh dijaga ketertibannya supaya tidak berujung pada kerusuhan. "Kesepakatan yang sudah dihasilkan antara pihak keamanan dan pengunjuk rasa harus dijaga," katanya.