REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memutuskan untuk membekukan keanggotaannya dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Presiden Joko Widodo meyakini keputusan itu tak akan membuat kondisi ekonomi dalam negeri terganggu.

Presiden menjelaskan, Indonesia juga pernah memutuskan untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC pada 2008 lalu. Meskipun setelah itu akhirnya kembali masuk lagi dalam organisasi tersebut.

Pada periode kali ini, pemerintah kembali memutuskan untuk membekukan keanggotaan dalam OPEC demi menyelamatkan APBN.

"Ini untuk perbaikan APBN. Kalau memang kita harus keluar lagi kan tidak ada masalah," kata Presiden, usai menghadiri acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Kamis (1/12).

Sidang OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari. OPEC meminta Indonesia untuk memotong sekitar 5 persen dari produksi minyak mentah, yang berarti sekitar 37 ribu barel minyak per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya.

"Kebutuhan penerimaan negara masih besar. Dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5.000 barel dibandingkan 2016," kata Jonan.

Bagi Indonesia, memangkas kapasitas produksi minyak bukan pilihan yang tepat. Sebab, dengan berkurangnya produksi barel minyak, maka dapat diperkirakan harga minyak akan mengalami kenaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika