REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan menilai  penangkapan 11 terduga makar murni untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan demi proses hukum. Menurutnya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya kira apa yang dilakukan oleh mereka (pihak kepolisian) tidaklah berlebihan, yang tidak boleh itu seperti saat rezim Orde Baru. Mereka juga memiliki alasan kenapa penangkapan dilakukan bersamaan dengan Aksi Bela Islam III," kata Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu di Kompleks Parlemen, Senin (5/12).

Trimedya melanjutkan, penangkapan terhadap dua purnawirawan, juga sudah dikomunikasikan dengan dikordinasikan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pihak kepolisian berlebih dulu berkomunikasi dengan Pangdam, ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi tidak akan sembarangan melakukan penangkapan itu.

"Dapat dipastikan sebelumnya mereka juga sudah memiliki data akurat," ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI, Abu Bakar Alhabsy memberikan komentar dan pertanyaan ke Kapolri seputar aksi 212 dan aksi 412. Dia mempertanyakan perihal pelarangan terhadap peserta aksi 212 yang berangkat menggunakan bus dari daerah.

"Diantaranya, kenapa pak semua peserta aksi dilarang menggunakan bus. Bahkan peserta aksi juga harus melewati pemeriksaan ketat. Maaf pemeriksaannya seperti terhadap teroris saja," keluh Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sedangkan aksi 411 sebaliknya, seolah-olah dipermudah, dengan tidak adanya sweping, pelarangan bus dan terkesan diam saja. Kemudian dia juga menanyakan soal penahanan terhadap beberapa aktivis yang terkesan mendadak dan kenapa harus bersamaan dengan Aksi Bela Islam III

Ikuti Whatsapp Channel Republika