REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo meminta masyarakat tidak langsung memercayai yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal tenaga kerja asal Cina. Jokowi menyatakan tidak benar ada 10 juta TKA asal Cina masuk ke Indonesia.

"Jangan langsung percaya. Harus di-cross check data di lapangan," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (22/12).

Untuk itu, menurut jenderal purnawiran polisi itu jika Jokowi ingin membantah tidak ada warga Cina, mesti menggunakan data dan angka yang ada di lapangan. "Bakteri berbahaya dan lain-lain itu bagaimana? Simbol-simbol PKI dan bendera RRC marak itu bagaimana? Dan jalur penerbangan langsung dari RRC ke Riau itu gimana?" ujarnya.

Menurut mantan ajudan presidan kedua itu, pemerintah Indonesia sering kebobolan kedatangan orang asing, khususnya dari Cina. Saat ini, orang Cina datang ke Indonesia tidak perlu transit karena sudah ada penerbangan Beijing-Jakarta.

"Yang langsung Beijing-Jakarta saja sering kebobolan apalagi di bandara-bandara pelosok-pelosok. Ngeri kebanjiran Cina ini. Demi NKRI, bebas visa untuk RRC dan program tenaga kerja Cina ke Indonesia juga harus dibatalkan," katanya.

Wakil Ketua MUI komisi hukum ini mengaku lebih percaya dengan pernyataan guru besar ilmu politik UI, Prof Nazarudin Samsudin yang menegaskan imigrasi dari RRC kini aneh luar biasa dan bisa mudah dalam pembentukan pasukan tentara-tentara RRC di Indonesia yang tinggal tunggu waktu. Untuk itu Nazarudin menyarankan Polri harus menangkapi imigran-imigran gelap dari RRC.

"Ini tentu sangat bertentangan dengan statemen Jokowi yang bilang tidak ada imigran gelap dari RRC, yang ada cuma 21 ribu tenaga kerja dari RRC," katanya.

(Baca Juga: Jokowi: Pekerja Cina Cuma 21 Ribu Orang)

Ikuti Whatsapp Channel Republika