REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj meminta pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah melakukan pembenahan di sektor pertanian melalui redistribusi tanah untuk para petani.

"Untuk mengurangi ketimpangan, PBNU merekomendasikan agar pemerintahan memberi perhatian lebih kepada pertanian," kata Said saat menyampaikan refleksi akhir tahun di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (30/12).

Ia menjelaskan, pemerintah dapat mencetak lahan-lahan pertanian baru dari sekitar 23 juta hektare lahan kering yang masih menganggur, yang kemudian dapat dibagikan kepada para petani. Selain itu, pemerintah juga perlu berupaya meningkatkan produktivitas lahan, memperbaiki dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, serta melindungi harga setelah panen. Perbaikan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan menekan impor bahan pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah.

Said mengatakan, di sektor pertanian di mana menyerap tenaga kerja hingga 38 juta orang telah mengalami involusi serta menjadi lumbung kemiskinan. Jumlah keluarga tani menyusut menjadi 26 juta di mana hampir dua pertiganya merupakan petani gurem yang semakin terpuruk karena penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan juga minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan.

Said mengatakan, pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini pun masih menciptakan ketimpangan antarindividu, antarwilayah, dan juga antarsektor ekonomi. Perekonomian nasional, kata dia, juga masih dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20 persen teratas dari struktur piramida ekonomi nasional serta 40 persen kelas menengah. Selain itu, pembangunan saat ini juga masih timpang dan hanya terpusat di Jawa dan Sumatera.

Ikuti Whatsapp Channel Republika