REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo mendukung penuh keputusan Panglima TNI yang membekukan sementara kerja sama dengan militer Australia (Australian Defence Force/ ADF), karena diduga melakukan penghinaan terhadap Pancasila dan militer Indonesia. Namun, ia berharap pemicu diputusnya kerjasama tersebut hanya kesalahpahaman, sehinggga kerjasama militer Indonesia-Australia bisa dipulihkan kembali.

"Saya masih berharap ini adalah kesalahpahaman, tetapi kiranya benar ada pelecehan, bukan hanya penghentian kerjasama, kalau perlu langkah-langkah diplomatik harus dilakukan," katanya saat dihubungi pada Kamis (5/1).

Menurut Bobby, pemutusan kerja sama militer dengan Australia yang notabene negara tetangga adalah persoalan serius. Hal ini karena memberikan pengaruh kepada kedua belah pihak.

"Sebenarnya menyayangkan, karena pemutusan kerjasama ini sangat serius. Sama seperti Singapura misalnya, kalau sama negara-negara perbatasan ini kita putus kerja sama, bahaya dong, kita nggak punya kerjasama militer dengan negara tetangga, sedangkan contoh kita masih perlu soal sandera," ujarnya.

Karenanya, politikus Partai Golkar itu mengungkap setelah masa sidang DPR RI dimulai, pihaknya akan mengkonfirmasi bentuk pelecehan tersebut kepada pihak TNI. Kalau memang benar pelecehan tersebut dilakukan, Komisi I pasti mendukung penuh hal tersebut, bahkan upaya lebih lanjut.

"Nanti kita akan tanyakan ke Panglima seperti apa, dan kita menunggu respons Australia juga, kalau mereka nggak ngganggap ya apa boleh buat," ujar Bobby.

Seperti diketahui, TNI memutuskan pembekuan kerja sama militer dengan militer Australia. Keputusan TNI tersebut dipicu masalah teknis yakni dugaan penghinaan terhadap militer Indonesia dan Pancasila.

Ikuti Whatsapp Channel Republika