REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan membentuk perusahaan induk badan usaha milik desa (BUMDes) pada tahun ini agar setiap BUMDes mendapat pendampingan.

"Selama ini BUMDes yang berhasil adalah BUMDes yang memilki sumber daya manusia yang baik, sementara BUMDes yang tidak memiliki SDM berkualitas menjadi tertinggal," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Senin (9/1). 

Untuk itu kata dia dengan adanya perusahaan induk BUMDes ini akan memberikan pendampingan bagi 75 ribu BUMDes di Indonesia sehingga mereka bisa berkembang.

Dia mencontohkan salah satu BUMDes yang berhasil adalah Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa tengah, yang dapat membuat objek wisata Umbul Ponggok dan dapat meraup keuntungan Rp 9 miliar per tahun membukukan keuntungan Rp 9 miliar per tahun.

Dia mengatakan selama ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan BUMN untuk memberikan pendampingan kepada BUMDes, tapi pelatihan itu belum dapat menjangkau semua BUMDes.

"Setiap tahunnya kami memberikan pendampingan kepada 1500 BUMDes, sementara jumlahnya ada 75 ribu lebih, pasti membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya perusahaan induk maka pendampingan dapat dilakukan kepada seluruh BUMDes," kata Eko.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Ahmad Erani Yustika mengatakan, melalui perusahaan induk itu, masyarakat akan diberikan materi administrasi keuangan, membuat dokumen desa, merancang anggaran desa hinga membuat rancangan pembangunan jangka menengah desa. 

Dia berharap pembentukan perusahaan induk ini dapat selesai pada pertengahan tahun ini.

Kemendes akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN dalam membentuk perusahaan induk tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika