REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berencana menggelar rapat bersama para anak buahnya di atas kereta api pariwisata tujuan Yogyakarta, akhir pekan ini. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum, menganggap rencana itu bisa memberi nuansa baru bagi para pembuat kebijakan di Pemprov DKI.
"Saya pikir (rencana Sumarsono menggelar rapat di atas KA pariwisata itu) tidak perlu dipersoalkan. Malah kegiatan semacam itu bisa jadi menyegarkan. Ada nuansa baru dalam mengarahkan manajemen birokrasi Pemda DKI di atas kereta," ujar Irfan kepada Republika.co.id, Selasa (10/1).
Menurut dia, rapat yang digelar di atas kereta api bisa berjalan efektif asalkan gerbong yang ditumpangi para pejabat DKI dapat dikondisikan sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai tempat pertemuan. Dia pun yakin, PT KA selaku pengelola kereta api mampu menyediakan ruang rapat di gerbong-gerbong khusus pariwisata.
"Kalau peserta rapatnya 20-30 orang, saya kira Pak Plt Gubernur DKI (Sumarsono) biasa mengadakan rapat di atas kereta. Dan setahu saya, PT KA juga mampu menyediakan ruang rapat di kereta," tuturnya.
Irfan menilai rencana Sumarsono menggelar rapat bersama sejumlah pejabat DKI di atas KA sebagai ide yang baik dan manusiawi. Apalagi, mereka mau berwisata ke Yogyakarta sambil mengadakan rapat. Bukan malah sebaliknya, yaitu menggunakan waktu bekerja sambil berwisata.
"Saya pikir yang dilakukan Pak Plt Gubernur DKI itu bagus. Mereka sembari berwisata ke Yogya, menyambut tahun 2017 lebih semangat lagi. Yang penting, PT KA memastikan ruang rapatnya tersedia," ucap Irfan.
Plt gubernur DKI Sumarsono berencana menggelar rapat di atas kereta api pariwisata tujuan Yogyakarta pada 13-15 Januari ini. Menurut pria yang akrab disapa Soni itu, banyak di antara kepala SKPD di DKI yang belum pernah mengunjungi Yogyakarta.
Atas alasan itu, dia menganggap tidak ada salahnya mengajak anak buahnya berwisata di hari libur akhir pekan ini, sambil membahas program kerja di atas kereta api. Soni pun meminta kepada masyarakat untuk tidak memperdebatkan keputusannya menggelar rapat di dalam gerbong kereta itu.
Karena, biaya berliburan dan perjalanan menuju Yogyakarta yang digunakan para pejabat Pemprov DKI kali ini bukan berasal dari APBD, melainkan dari kantong pribadi masing-masing. Menurut Soni, setiap kepala SKPD bakal dikenakan biaya Rp 7 juta per kepala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika