REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegur Panglima Militer dalam satu pertemuan pekan lalu. Sikap itu diambil menyusul langkah Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo yang secara sepihak menghentikan hubungan kerja sama keamanan dengan Australia.

Hal itu disampaikan dua sumber yang ikut dalam pertemuan itu seperti dikutip Reuters dalam tulisannya berjudul Indonesia's president moves to rein in 'out of control' military chief pada Senin (9/1).

Namun, pihak Istana membantah kabar tersebut. "Setahu saya tidak ada presiden menegur Panglima," ujar juru bicara Istana, Johan Budi kepada Republika.co.id, Rabu (11/1).

Tulisan menyebut Jokowi memberi peringatan secara resmi ke Panglima saat ada pertemuan di Istana Bogor. Namun Johan juga menampiknya. "Di rapat kabinet paripurna di Bogor sama sekali tidak menyinggung itu," ujarnya.

Seorang pejabat senior mengatakan, Jokowi yang berasal dari luar militer langsung bergerak cepat untuk menunjukkan otoritas tertingginya sebagai panglima tertinggi. "Dengan Gatot, rasanya seperti ia sedikit di luar kontrol," ujarnya.

Sejumlah analis dan pembantu dekat Jokowi juga mengkhawatirkan gerakan Gatot Nurmantyo yang dianggap sedang meletakkan basis guna memperluas peran militer dalam urusan sipil. Gatot juga dinilai memiliki ambisi politik.

(Baca Juga: Penulis Buku Tentang SBY Sebut Jenderal Gatot Ultranasionalis)

Salah seorang pejabat mengatakan kepada Reuters, Jokowi dan sejumlah anggota pemerintahan lain tak menyangka-nyangka ketika media lokal menyebut Gatot memutuskan menangguhkan hubungan militer dengan Australia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika