REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (PT) se-Kota Semarang menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Jokowi- JK yang dinilai kian memberatkan rakyat. Massa Aliansi Mahasiswa Semarang Raya tersebut menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (12/1).
Dalam aksi ini, mereka mengkritisi kebijakan beruntun pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Seperti penghapusan subsidi listrik 900 VA, kenaikan bahan bakar minyak (BMM) serta pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi penerbitan STNK dan BPKB. “Pemerintah telah abai, kebijakan yang diberlakukan hampir bersamaan waktunya ini jelas memberatkan rakyat,” kata koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Semarang Raya, Jadug Trimulyo di sela aksi.
Menurut dia, penghapusan subsidi listrik bagi rumah tangga golongan R1/ 900 VA tersebut dilakukan secara bertahap yang pada saatnya akan berimbas pada kenaikan beban biaya listrik yang harus ditanggung rakyat. Demikian halnya dengan kenaikan harga BBM. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan Perpres No 191 Pasal 14 tahun 2014 tentang Harga Dasar dan Harga Eceran BBM yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
“Kebijakan ini bahkan tidak sesuai dengan program pengalihan penggunaan BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi yang digulirkan oleh pemerintah sendiri,” katanya.
Mahasiswa, masih jelas Trimulyo, juga mengkritisi pemberlakuan PP No. 60 Tahun 2016 tentang PNBP yang implementasinya akan memicu kenaikan tarif administrasi kendaraan bermotor. Sebab, kebijakan ini tidak ada pertanggungjawaban yang jelas, baik dari Polri, Kemenkeu, bahkan Presiden. Oleh karena itu, mahasiswa Semarang Raya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut kebijakan yang tak populis ini.
Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk kembali pada pesan pendiri bangsa, Presiden Soekarno yang menegaskan kesejahteraan umum merupakan sumber kebahagiaan rakyat. “Maka negara (Pemerintah) tidak boleh menjadi tempat bagi ‘penggarong’ atas nama kapital maupun komoditi,” katanya.
Apalagi, pemerintah terkesan saling melempar tanggung jawab atas kebijakan yang diambil. “Ini membuktikan, Pemerintah juga tidak jelas dalam mengambil kebijakan tersebut,” kata Brama, salah seorang mahasiswa.
Dalam aksi ini para mahasiswa juga mengusung berbagai spanduk dan beragam poster penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dimaksud. Mereka juga menggelar mimbar bebas dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika