REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menganggarkan Rp 1,169 triliun untuk Pilgub 2018 mendatang. Bersamaan dengan Pilkada serentak ini membuat anggaran lebih efisien sebesar Rp 300 miliar. Pilkada 2018 di Jawa Barat terdiri atas 17 pemilihan umum (pemilu), yakni satu pemilu gubernur-wakil gubernur (pilgub) dan 16 pemilu bupati/wali kota.
"Anggaran Pilgub 2018 Rp 1,169 triliun. Kalau nggak dibarengkan jadi Rp 1,4 triliun. Jadi ada efisiensi pendanaan," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/1).
Menurutnya penghematan ini terjadi karena adanya pembagian anggaran antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota terkait pilkada serentak. Sebagai contoh, anggaran untuk honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kabupaten/kota ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, kabupaten/kota pun menanggung honor petugas pemutakhiran data pemilih, biaya pemutakhiran, perlengkapan KPPS, dan perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke bawah. Sedangkan yang ditangggung provinsi adalah honor pokja KPU kabupaten/kota, pokja di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Provinsi juga menanggung perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke provinsi. Dari jumlah tersebut, Yayat menyebutkan ada kenaikan honorarium yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan.
"Kenaikan honorarium PPK dan PPS itu diatur dalam aturan Kemenkeu tentang honor PPK dan PPS. Tapi ini sudah lebih efisien. Kalau semua ditanggung provinsi 1,4 (triliun) sekian," ujarnya.
Selain Pilgub, 16 kabupaten kota akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Kabupaten yang menggelar pilkada serentak adalah Sumedang, Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, Ciamis, dan Bandung Barat. Sedangkan kota yang menggekar pilkada serentak adalah Bandung, Bogor, Banjar, Cirebon, Sukabumi, dan Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika