REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sodik Mujahid menyalahkan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan atas bentrokan antara ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung beberapa waktu lalu. Menurut dia, Anton memang patut dipersalahkan karena mendiamkan penyerangan GMBI, justru cenderung memihak GMBI.

"Seharusnya sebagai abdi masyarakat, unsur kepolisian tidak boleh memiliki kecenderungan memihak ormas tertentu," ujar politikus Gerindra itu di Jakarta, Rabu (18/1).

Sodik menilai, kinerja Polda Jabar dalam mengamankan aksi FPI jauh dari prosedur normal. Sebab, alih-alih mengerahkan aparat sebagai instrumen pengamanan, yang terjadi justru membiarkan pengerahan ormas. Bahkan GMBI dikabarkan sebagai ormas binaannya.

"Saya dapat laporan jelas dari Dapil saya, apa yang dilakukan oleh Kapolda Jabar ini adalah bentuk nyata menyulut konflik horizontal di tengah masyarakat," kata legislator dari Dapil Jawa Barat itu.

Sebagai instrumen kritik dan perbaikan, Sodik mendesak agar Kapolda Jabar segera dicopot karena gagal mengemban amanah menjaga keamanan di daerahnya, apalagi saat ini, kepolisian kewenangannya lebih tinggi dari TNI era Orde Baru.

Sodik menambahkan, apabila kinerjanya seperti ini, pihaknya mendesak agar posisi Kapolda Jabar dapat diisi dengan orang yang jauh lebih kompeten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika