REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menilai perlu dilakukannya komunikasi dengan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia terkait sikap resmi negara tersebut terhadap negara-negara muslim. Hal ini mengingat kebijakan kontroversial Presiden baru AS Donald Trump terhadap para imigran dan muslim di dunia.

Meutya juga mengaku terkejut, dengan Donald Trump yang benar-benar menerapkan kebijakan yang melarang imigran dari negara muslim.

"Saya rasa komunikasi dengan duta besar Amerika Serikat di Indonesia juga akan kita lakukan untuk menanyakan bagaimana sikap resmi politik Amerika Serikat, terutama kepada muslim atau dengan negara dengan penduduk muslim ‎yang cukup besar," kata Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Menurutnya, komunikasi perlu dilakukan karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Indonesia, kata dia, tentunya sebagai negara muslim terbesar di dunia menyayangkan AS mengeluarkan kebijakan tersebut, yang menurutnya akan berdampak dengan hubungan negara-negara lain dan juga Indonesia.

"Karena sekarang eranya globalisasi, secara umum kepada dunia dan juga kepada Indonesia, bahwa kalau ada negara yang berusaha menutup diri  ‎ya pasti akan sedikit besar mempengaruhi kebijakan luar negeri atau hubungan kita," kata mantan presenter televisi tersebut.

Ia menambahkan, Kementerian Luar Negeri juga dinilainya cukup antisipatif dengan adanya kebijakan AS tersebut dengan langsung berkoordinasi dengan perwakilan RI di AS. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya warga Indonesia di AS.

Namun, tentu ia mendorong Kemenlu juga menanyakan langsung ke Dubes AS di Indonesia terkait kebijakan Pemerintah AS ke Indonesia guna memastikan kejelasan sikap resmi politik AS ke Indonesia dan negara muslim lainnya.

"Karena kita tahu, ada kebijakan tersebut, tapi pelaksanaannya seperti apa, dan lain lain itu kita belum jelas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika