REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai An’im Falahuddin Mahrus mempertanyakan langkah kepolisian mendata ulama-ulama.

"Kita ingin penjelasan dari pemerintah apa yang dikhawatirkan negara, kok ulama harus didata dan khatib harus distandardisasi," kata pria yang akrab disapa Gus An'im saat dihubungi Republika, Rabu (8/2).

Pertama, Gus An'im mengatakan, para ulama menginginkan adanya konfirmasi secara jelas apa tujuan pendataan itu. Kedua, Ia menilai, pendataan momennya kurang tepat saat ada gerakan umat Islam di Jakarta. "Saya khawatir ini dihubung-hubungkan," ujar dia.

Ketiga, menurutnya, para ulama belum bisa melupakan rasanya pemerintahan di zaman Orde Baru. Gus An'im beranggapan, ada cara lebih halus apabila pemerintah dan kepolisian menginginkan adanya data ulama. Ia mengatakan, kepolisian dapat meminta data pada Kantor Kementerian Agama di masing-masing daerah.

Ia meyakini, masing-masing Kantor Kementerian Agama mempunyai data itu. "Ada apa di negeri ini. Apakah ada ancaman, kok sejauh ini pemerintah melangkah," tanya Gus An'im.

Ia mengingatkan, pemerintah telah memiliki regulasi terorisme dan ujaran kebencian. Ia mengusulkan, sebaiknya pemerintah dan kepolisian mensosialisasikan dahulu regulasi tersebut. "Sosialisasikan saja. Dikuatkan dulu, banyak yang belum tahu UU itu," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika