REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al khaththath mengatakan pihaknya akan tetap turun ke jalan guna melakukan Aksi pada Sabtu 11 Februari (112) di Jakarta.
"Tidak ada pembatalan Aksi 112 karena tidak ada satu UU pun yang dilanggar," kata Al khathtahth di Jakarta, Kamis (9/2).
Untuk itu, dia mengatakan kepada umat Islam, terutama yang telah ikut di kegiatan sebelumnya Aksi 212 agar tidak ragu-ragu atau khawatir untuk datang ke lokasi Aksi 112 di Jakarta. Muhammad Al Khathath mengatakan pernyataan itu dikeluarkan menyusul adanya kesimpangsiuran rencana Aksi 112 menyusul banyaknya peryataan di media oleh sejumlah otoritas terkait tidak adanya izin aksi.
Aksi 112, kata dia, akan diisi dengan zikir dan tausiyah nasional untuk penerapan surat Al Maidah 51. Nasihat keagamaan itu berisi seputar kewajiban Muslim memilih calon pemimpin seagama dan haram memilih orang kafir.
Aksi, lanjut dia, dilakukan dengan pengubahan rencana aksi. Modifikasi aksi dilakukan menilik tingginya suhu politik pada 11 Februari karena ada dua pasangan calon yang akan mengadakan kampanye terakhir dengan jumlah massa besar.
Dia mengatakan pemilihan model aksi tersebut dipilih karena alasan keamanan dan menghindarkan peserta aksi dari provokasi yang bisa menimbulkan kekacauan. Terkait pusat Aksi 112 itu, kata dia, akan diadakan di Masjid Istiqlal atau berbeda dari rencana semula di kawasan Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Indonesia.
Setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, kata dia, FUI menyerukan kepada para peserta Aksi 112 untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lokasi di pusat aksi dan kawasan sekitarnya.
"Hal ini merupakan inisiatif dan kearifan para ulama dan habib serta pimpinan ormas Islam yang tergabung di dalam FUI untuk menjaga kemurnian dan keselamatan perjuangan umat Islam," kata dia.
Kendati demikian, dia mengatakan rencana Aksi 112 tetap akan diisi dengan materi-materi orasi berisi penolakan penodaan Al quran dan lainnya seperti penolakan kriminalisasi serta penghinaan ulama.
Aksi tersebut, kata dia, juga akan mempromosikan pemilu kepala daerah yang jujur dan adil serta wajib memilih pemimpin Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika